SULUTVIRAL.INFO – Bupati Bolaang Mongondow Utara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026 dari ruang kerjanya, Selasa (18/02/2026). Ia terhubung secara daring melalui Zoom Meeting bersama jajaran pemerintah pusat dan kepala daerah se-Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si, memimpin langsung rakor tersebut. Ia membahas perkembangan inflasi nasional serta Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ke-2 Februari 2026. Selain itu, ia menyampaikan sosialisasi jaminan produk halal dan mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program tiga juta rumah.
21 Provinsi Alami Kenaikan IPH
Kemendagri mencatat 21 provinsi mengalami kenaikan IPH pada minggu ke-2 Februari 2026. Sementara itu, 17 provinsi lainnya mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.
Komoditas yang mendorong kenaikan IPH di 21 provinsi tersebut meliputi cabai rawit dan daging ayam ras. Dua komoditas ini memberi kontribusi besar terhadap tekanan inflasi di sejumlah daerah.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Langkah antisipatif sangat penting agar lonjakan harga tidak menekan daya beli masyarakat.
Komitmen menjaga stabilitas daerah juga terlihat dalam agenda strategis seperti evaluasi kinerja 2025 yang dipimpin langsung Bupati Boltara sebagai bagian dari persiapan program tahun berjalan.
Bahas Jaminan Produk Halal
Rakor turut membahas penyelenggaraan jaminan produk halal. Pemerintah pusat meminta daerah aktif mendukung sertifikasi halal bagi pelaku usaha agar produk lokal memiliki daya saing tinggi.
Dengan sertifikasi tersebut, pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produksi. Selain itu, konsumen memperoleh kepastian terhadap produk yang beredar di pasar.
Upaya menjaga stabilitas harga pangan di daerah juga sejalan dengan kebijakan strategis Pemprov, termasuk program penguatan sektor pertanian seperti tanam padi di Solog guna menjaga pasokan dan stabilitas harga.
Evaluasi Dukungan Program 3 Juta Rumah
Selanjutnya, rakor mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program tiga juta rumah. Pemerintah pusat mendorong percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Bupati Sirajudin mengikuti seluruh rangkaian pembahasan dengan didampingi Asisten Administrasi Umum, pimpinan OPD, serta jajaran TPID Boltara. Ia memastikan perangkat daerah siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat.
Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah juga menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten, sebagaimana ditegaskan dalam momentum pelantikan pejabat Boltara 2026 guna memastikan program berjalan efektif.
Melalui partisipasi aktif dalam Rakor Pengendalian Inflasi 2026, Bupati Sirajudin menegaskan komitmen menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat Boltara.