SULUTVIRAL.INFO – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) membuka pemeriksaan keuangan sejak tahap awal sebagai langkah pencegahan dan penguatan transparansi. Wakil Bupati Argo V. Sumaiku menerima Entry Meeting Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Wakil Bupati, Senin (9/2/2026).
Melalui agenda tersebut, Pemkab Boltim menempatkan audit sebagai alat perbaikan tata kelola, bukan kewajiban administratif semata. Pemerintah daerah memilih membuka ruang pemeriksaan sejak awal agar seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan terukur dan akuntabel.
Sebagai perwakilan Bupati Boltim Oskar Manoppo, Wakil Bupati Argo Sumaiku memimpin langsung arah kebijakan selama proses pemeriksaan interim. Ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mendukung penuh tim pemeriksa dan menyediakan data secara terbuka dan objektif.
Transparansi Dibangun Sebelum Muncul Temuan
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Argo Sumaiku menyampaikan pesan tegas dari Bupati kepada seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya totalitas, kerja sama, dan keterbukaan data sejak hari pertama pemeriksaan.
“Pak Bupati berpesan dan memerintahkan kepada seluruh jajaran OPD, bersama Pak Sekda dan para asisten, agar dalam proses pemeriksaan ini benar-benar menunjukkan totalitas. Jangan sampai menghambat atau tidak mendukung hal-hal yang dimintakan oleh tim pemeriksa. Kerja sama, komitmen bersama, keterbukaan, serta objektivitas harus kita junjung tinggi dalam menyajikan data dan dokumen,” ujar Argo.
Arahan tersebut menunjukkan sikap proaktif pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas keuangan. Pemkab Boltim membangun kepercayaan publik melalui proses terbuka, bukan dengan menunggu hasil akhir pemeriksaan. Sikap ini selaras dengan konsistensi kepemimpinan daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan, sebagaimana terlihat dalam artikel sinkronkan program daerah.
OPD Siaga dan Menyediakan Data Sejak Awal
Selain menekankan transparansi, Wakil Bupati Argo Sumaiku memerintahkan seluruh OPD tetap siaga di kantor masing-masing selama masa pemeriksaan. Ia menilai kesiapan data sejak awal mempercepat proses audit dan mencegah hambatan teknis.
“Pada prinsipnya, selama waktu pemeriksaan berlangsung, seluruh OPD agar standby di kantor. Setiap OPD wajib menyiapkan dokumen, terutama dokumen pendukung sesuai dengan permintaan BPK. Apa yang diminta itulah yang disediakan, sehingga tidak menghambat proses pemeriksaan dan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh,” tegasnya.
Melalui instruksi tersebut, Pemkab Boltim mendorong aparatur membangun budaya kerja tertib dan disiplin. Pemerintah daerah menguatkan kesiapan aparatur menghadapi pemeriksaan BPK kapan pun. Langkah ini melanjutkan agenda pembenahan kinerja pemerintahan daerah yang sebelumnya Pemkab Boltim tegaskan melalui evaluasi kinerja daerah.
Audit Interim Berfungsi sebagai Pencegahan Dini
Melalui entry meeting tersebut, BPK memulai rangkaian pemeriksaan interim atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2025. Pemeriksaan interim memberi ruang koreksi lebih awal bagi pemerintah daerah sebelum pemeriksaan akhir.
Dengan pendekatan ini, audit berfungsi sebagai instrumen pencegahan, bukan alat pencari kesalahan. Pemkab Boltim memperkuat sistem pengendalian internal dan mengawal efektivitas belanja publik agar tetap tepat sasaran.
Komitmen ini menguatkan langkah pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas fiskal, sejalan dengan upaya memperjuangkan keberlanjutan keuangan daerah melalui dukungan fiskal pusat.
Pimpinan Daerah Hadir dan Memikul Tanggung Jawab Bersama
Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Boltim M. Iksan Pangalima, para asisten, Tim Pemeriksa BPK, serta pimpinan OPD menghadiri entry meeting secara langsung. Kehadiran lengkap unsur pimpinan daerah menunjukkan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Melalui langkah ini, Pemkab Boltim menegaskan komitmen membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sejak awal proses. Pemerintah daerah mengharapkan pemeriksaan interim ini memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Bolaang Mongondow Timur.