SULUTVIRAL.INFO – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud mengambil langkah cepat dan bijaksana untuk meredam ketegangan pasca insiden di Pelabuhan Melonguane. Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah memfasilitasi dialog damai bersama Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodal) VIII Manado, Laksamana Muda (Laksda) TNI Dery Triesananto Suhendi, guna memulihkan kepercayaan publik dan memastikan keadilan bagi para korban.
Pertemuan penting tersebut digelar di ruang kerja Bupati Kepulauan Talaud, Selasa (27/1/2026), menyusul insiden pada 22 Januari 2026 yang melibatkan oknum anggota Lanal Melonguane dan melukai sejumlah warga. Dialog ini menjadi titik balik penyelesaian konflik dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, adat, serta supremasi hukum.
Dalam suasana yang terbuka dan penuh kehati-hatian, Bupati Welly Titah menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap rasa keadilan masyarakat, namun penyelesaian masalah harus tetap dilakukan secara beradab demi menjaga stabilitas daerah perbatasan.
Pemerintah Daerah Hadir Jaga Rasa Keadilan
Bupati Welly Titah menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud berdiri di tengah sebagai penjamin ketenangan masyarakat, tanpa mengabaikan proses hukum yang berlaku.
“Tindakan yang melukai rasa keadilan masyarakat tidak dapat dibenarkan. Namun kita semua harus tetap bijaksana dan mengedepankan nilai adat Talaud agar rasa kekeluargaan di Tanah Porodisa dapat dipulihkan,” tegas Bupati Welly Titah.
Ia menambahkan, pendekatan budaya lokal dan dialog terbuka menjadi kunci untuk meredam emosi, mencegah konflik lanjutan, serta menjaga keharmonisan antara masyarakat dan aparat negara.
TNI AL Sampaikan Permintaan Maaf dan Jamin Proses Hukum
Menanggapi pernyataan Bupati, Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Talaud atas insiden yang terjadi. Ia memastikan bahwa institusi TNI Angkatan Laut tidak akan mentolerir pelanggaran hukum oleh anggotanya.
“Atas nama institusi, kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Talaud. Proses hukum akan kami jalankan secara transparan dan tegas tanpa ada yang ditutupi,” ujar Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi.
Ia menegaskan bahwa oknum anggota yang terlibat akan segera dibawa ke Markas Komando di Manado untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Aspirasi Warga Jadi Perhatian Serius
Dalam sesi dialog, perwakilan Aliansi Masyarakat Melonguane menyampaikan apresiasi atas respons cepat pimpinan TNI AL dan Pemerintah Daerah. Namun mereka menegaskan bahwa perhatian nyata terhadap korban harus menjadi prioritas utama.
Aliansi tersebut meminta agar tujuh korban penganiayaan, termasuk satu warga yang telah dirujuk ke rumah sakit di Manado dan enam lainnya yang masih menjalani perawatan di Melonguane, mendapatkan pendampingan medis dan psikologis secara menyeluruh.
Selain itu, masyarakat juga menuntut agar proses hukum terhadap para pelaku dilakukan secara adil dan transparan demi menjaga kepercayaan publik.
Sinergi Forkopimda Jaga Stabilitas Daerah
Dialog damai ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Kepulauan Talaud, perwira Dankodal VIII Manado, para Asisten Sekda, sejumlah Kepala SKPD, Staf Khusus Bupati, Camat Melonguane, serta tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan organisasi masyarakat.
Kehadiran lintas unsur tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban sosial di wilayah perbatasan utara Indonesia.
Doa Adat Tutup Pertemuan dengan Damai
Sebagai penutup, pertemuan diakhiri dengan Doa Adat Mamansunge yang dipimpin oleh Ketua Adat Melonguane. Doa tersebut dipanjatkan sebagai permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar suasana kembali sejuk, proses hukum berjalan adil, serta hubungan antara masyarakat dan aparat kembali harmonis.
Dalam suasana khidmat, doa juga dipanjatkan agar Dankodal VIII beserta rombongan dapat kembali ke Manado dengan selamat, sekaligus menjadi simbol rekonsiliasi dan harapan baru bagi masyarakat Melonguane.
Melalui dialog ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menegaskan komitmennya untuk melindungi warganya, menjunjung keadilan, dan menjaga kedamaian, tanpa mengorbankan prinsip hukum dan nilai budaya lokal.
