SULUTVIRAL.INFO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mencatat lonjakan kinerja ekonomi sepanjang 2025. Di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, pertumbuhan ekonomi daerah menembus 5,66 persen, ditopang industri pengolahan, ekspor, dan belanja pemerintah yang konsisten. Capaian ini menegaskan arah kebijakan ekonomi Pemprov Sulut berjalan efektif dan berdampak langsung ke masyarakat.
Perekonomian Sulut juga menunjukkan fondasi makro yang solid. Nilai PDRB ADHB menembus Rp204,75 triliun, sementara PDRB ADHK mencapai Rp113,66 triliun. Capaian ini mencerminkan aktivitas produksi yang meningkat dan daya beli masyarakat yang terjaga. Selain itu, struktur pertumbuhan terlihat semakin berkualitas karena ditopang sektor bernilai tambah dan ekspor.

Industri dan Ekspor Jadi Motor Pertumbuhan
Sektor industri pengolahan tampil sebagai penggerak utama. Sepanjang 2025, sektor ini tumbuh 9,97 persen. Pertumbuhan tersebut memperkuat hilirisasi dan mendorong penciptaan lapangan kerja formal. Sejalan dengan itu, ekspor luar negeri melonjak 28,42 persen, menunjukkan daya saing produk Sulut di pasar global terus membaik.
Selain itu, kebijakan penguatan rantai pasok dan promosi perdagangan berdampak nyata. Pemerintah provinsi mengarahkan fasilitasi industri, logistik, dan kemitraan usaha agar ekspor berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan upaya menjadikan Sulut sebagai basis perdagangan luar negeri, termasuk saat ekspor Sulut terus mencatat kinerja positif.
Kinerja Triwulan IV 2025 Kian Menguat
Memasuki Triwulan IV 2025, kinerja ekonomi Sulut terus menguat. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,95 persen (y-on-y). Sektor akomodasi dan makan minum melonjak 20,67 persen, seiring meningkatnya mobilitas dan pariwisata. Konstruksi juga tumbuh 7,02 persen (q-to-q), mencerminkan akselerasi proyek pembangunan strategis.
Di sisi lain, belanja pemerintah naik 21,75 persen dan memberi efek pengganda pada ekonomi lokal. Jasa lainnya tumbuh 20,61 persen, menandakan pemulihan dan ekspansi layanan berbasis kebutuhan masyarakat. Tren ini selaras dengan penguatan konektivitas dan infrastruktur, termasuk proyek strategis seperti MORR III yang menopang aktivitas ekonomi kawasan.
Pasar Kerja Membaik, Pengangguran Turun
Perbaikan ekonomi beriringan dengan penguatan pasar kerja. Angkatan kerja mencapai 1,43 juta orang, sementara penduduk bekerja berjumlah 1,35 juta orang. Proporsi pekerja formal berada di 46,93 persen, menunjukkan kualitas pekerjaan yang meningkat.
Lebih lanjut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,78 persen. Penurunan ini mencerminkan penyerapan tenaga kerja yang lebih baik, terutama di sektor industri, jasa, dan konstruksi. Pemerintah provinsi terus mendorong pelatihan vokasi dan link and match dengan dunia usaha, sejalan dengan agenda penguatan ekonomi daerah.
Kesejahteraan Meningkat dan Ketimpangan Menurun
Capaian ekonomi tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan Sulut turun 0,62 persen. Di wilayah perkotaan, kemiskinan berada di 3,95 persen, sedangkan di perdesaan tercatat 10,11 persen. Selain itu, Gini Ratio turun menjadi 0,341, menandakan ketimpangan pendapatan semakin terkendali.
Yang tak kalah penting, masyarakat terbawah menikmati 19,90 persen dari total pengeluaran. Angka ini menunjukkan distribusi hasil pembangunan yang lebih adil dan inklusif. Pemerintah provinsi menegaskan komitmen menjaga perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Kepemimpinan Daerah Dorong Pembangunan Berkelanjutan
Gubernur Sulawesi Utara menegaskan bahwa capaian ini lahir dari kerja kolaboratif dan kebijakan terarah.
“Kita harus komitmen bersama membangun Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujar Gubernur Yulius Selvanus.
Sejalan dengan itu, seorang warga pelaku UMKM di Manado menyampaikan dampak positif kebijakan daerah.
“Penjualan meningkat dan akses pasar lebih terbuka. Program pemerintah terasa langsung,” katanya.
Dengan kinerja makro yang kuat, pasar kerja membaik, dan ketimpangan menurun, prestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sepanjang 2025 memperlihatkan arah pembangunan yang tepat. Ke depan, pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan yang semakin berkualitas dan inklusif.
