SULUTVIRAL.info – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah melalui pembukaan Workshop Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Boltim Oskar Manoppo di Kota Manado, Senin (26/1/2026), dan diikuti para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pejabat teknis yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah.
Workshop ini menjadi bagian strategis dalam memastikan setiap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah tercatat secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Dalam suasana ruang pertemuan yang penuh konsentrasi, para peserta tampak serius mengikuti rangkaian acara. Di hadapan seluruh OPD, Bupati menekankan bahwa LPPD bukan sekadar laporan administratif tahunan, melainkan instrumen evaluasi kinerja yang sangat menentukan arah kebijakan dan kualitas pelayanan publik.
LPPD Bukan Formalitas, Tapi Rapor Kinerja Pemerintah Daerah
Dalam sambutannya, Bupati Oskar Manoppo menegaskan bahwa LPPD merupakan rapor resmi kinerja pemerintah daerah yang menjadi tolok ukur objektif atas capaian pembangunan, kualitas layanan, serta tantangan yang dihadapi selama satu tahun anggaran.
“LPPD adalah jaminan objektivitas atas kinerja kita bersama. Di dalamnya tergambar secara utuh sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan, apa yang telah dicapai, dan apa yang masih perlu diperbaiki,” tegas Bupati.
Menurutnya, kualitas LPPD akan sangat menentukan penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja daerah, sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan lanjutan.
Ia mengingatkan seluruh OPD agar tidak memandang LPPD sebagai kewajiban rutin semata, melainkan sebagai cermin profesionalisme aparatur dan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang baik.
Tiga Penekanan Penting dalam Penyusunan LPPD
Pada kesempatan tersebut, Bupati Oskar Manoppo secara khusus menekankan tiga prinsip utama yang harus menjadi perhatian seluruh peserta workshop.
Pertama, akurasi dan kejujuran data.
Setiap angka, indikator, dan narasi dalam LPPD harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun substansi. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik pengisian data asal-asalan, salin-tempel, maupun penyusunan laporan yang hanya mengejar formalitas.
Menurut Bupati, data yang tidak valid akan melahirkan kebijakan keliru, dan pada akhirnya merugikan masyarakat.
Kedua, sinergi dan tanggung jawab kolektif.
Penyusunan LPPD bukan tugas satu unit atau satu pejabat semata, melainkan tanggung jawab seluruh kepala OPD. Bupati meminta agar para pimpinan perangkat daerah mengawal langsung proses penyusunan laporan, mulai dari pengumpulan data hingga finalisasi dokumen.
“Laporan ini harus benar-benar mencerminkan kinerja riil OPD, bukan sekadar laporan di atas kertas,” ujar Bupati.
Ketiga, orientasi pada perbaikan kinerja dan pelayanan publik.
Bupati mengajak seluruh peserta menjadikan hasil evaluasi LPPD sebagai bahan refleksi bersama. Temuan dan catatan dari tahun-tahun sebelumnya tidak boleh terulang, melainkan harus dijadikan peluang meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Target Nilai LPPD Boltim Terus Meningkat
Bupati Oskar Manoppo berharap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Boltim yang tercermin dalam LPPD Tahun 2025 dapat meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Harapan saya, nilai dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam LPPD 2025 dapat lebih baik dan semakin mencerminkan pemerintahan yang profesional serta melayani,” ujar Bupati.
Ia menekankan bahwa peningkatan nilai LPPD bukan tujuan akhir, melainkan indikator bahwa kualitas pelayanan publik, efektivitas program, dan akuntabilitas anggaran benar-benar mengalami perbaikan nyata.
Workshop ini, lanjut Bupati, harus dimanfaatkan sebagai ruang belajar bersama, bukan sekadar agenda seremonial. Peserta diminta aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, serta mendalami regulasi terbaru terkait penyusunan LPPD.
Forum Diskusi Perkuat Kapasitas OPD
Selain penyampaian materi teknis, workshop juga dirancang sebagai forum diskusi kolaboratif untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kerap muncul dalam penyusunan laporan kinerja.
Sejumlah peserta mengapresiasi kesempatan ini karena memberikan pemahaman lebih mendalam tentang indikator penilaian, teknik pengisian data, serta sinkronisasi antarperangkat daerah.
“Workshop seperti ini sangat membantu kami memahami standar terbaru. Dengan begitu, laporan yang disusun bisa lebih rapi, akurat, dan sesuai regulasi,” ujar salah satu peserta dari OPD teknis.
Pemerintah daerah berharap melalui forum ini, kualitas laporan tidak hanya meningkat secara administratif, tetapi juga mencerminkan perubahan nyata dalam kinerja pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Dukungan Pimpinan dan OPD Lengkapi Kegiatan
Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hendra Tangel, serta sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Boltim.
Kehadiran para pejabat struktural menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal langsung proses penyusunan LPPD sebagai bagian penting dari sistem evaluasi kinerja pemerintahan.
Dengan pembukaan workshop ini, Pemkab Boltim menargetkan penyusunan LPPD Tahun 2025 dapat berlangsung lebih sistematis, objektif, dan berkualitas, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam penilaian kinerja pemerintah pusat.
