SULUTVIRAL.INFO – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) se-Sulawesi Utara di Wale Tondano, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Senin, 23 Februari 2026. Ia mempertegas komitmen pemerintah kabupaten dalam menjaga stabilitas inflasi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus memimpin langsung forum tersebut bersama Wakil Gubernur Dr. Johanes Viktor Mailangkay dan Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto. Para kepala daerah se-Sulut mengikuti pembahasan strategis itu secara aktif.
Penguatan Sinergi Pengendalian Inflasi
Forum HLM memprioritaskan penguatan koordinasi pengendalian inflasi. Para kepala daerah membahas langkah konkret menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok.
Franky Wongkar menegaskan kesiapan Pemkab Minahasa Selatan dalam memperkuat peran TPID kabupaten.
“Kami terus memperkuat koordinasi agar stabilitas harga tetap terjaga dan masyarakat merasakan kepastian ekonomi,” ujar Franky Wongkar.
Selain itu, ia mendorong deteksi dini potensi kenaikan harga agar pemerintah dapat merespons cepat. Komitmen ini sejalan dengan agenda sebelumnya dalam rakor pengendalian inflasi yang memperkuat koordinasi pusat dan daerah.
Penandatanganan MoU Optimalisasi PAD
Selain membahas inflasi, forum tersebut merangkaikan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang optimalisasi PAD. Pemerintah daerah memperkuat kolaborasi fiskal untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi.
Franky Wongkar menilai optimalisasi PAD menjadi fondasi kemandirian daerah. Ia mendorong inovasi kebijakan fiskal yang terukur dan berdampak langsung pada pembangunan.
Langkah ini memperkuat strategi Pemkab dalam perkuat layanan pajak daerah guna memperbesar ruang fiskal pembangunan.
Percepatan Digitalisasi Transaksi Daerah
Forum HLM juga mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengakselerasi sistem pembayaran non-tunai agar tata kelola keuangan lebih transparan dan akuntabel.
Franky Wongkar menegaskan bahwa digitalisasi meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan.
“Digitalisasi membantu kami memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan terukur,” tegasnya.
Dengan sistem terintegrasi, pemerintah dapat meminimalkan kebocoran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Perluasan Akses Keuangan bagi Masyarakat
Selain aspek fiskal, forum tersebut membahas perluasan akses layanan keuangan. Pemerintah daerah mendorong inklusi keuangan agar pelaku UMKM dan masyarakat desa memperoleh akses pembiayaan formal.
Para peserta menyepakati bahwa akses keuangan yang merata akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah kabupaten berkomitmen memperluas edukasi keuangan dan kemudahan akses layanan perbankan.
Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Forum juga menyoroti penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui KDEKS. Pemerintah daerah melihat sektor ini sebagai pilar pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Utara.
Sinergi pusat dan daerah terus menjadi fokus pembangunan berkelanjutan. Pemkab Minahasa Selatan sebelumnya juga aktif dalam program yang perkuat sinergi pusat daerah untuk memperkuat fondasi pembangunan.
Melalui pengendalian inflasi, optimalisasi PAD, percepatan digitalisasi, perluasan akses keuangan, dan penguatan ekonomi syariah, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menargetkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.