SULUTVIRAL.INFO – Pemerintah Kota Kotamobagu memperkuat sinergi dengan Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia melalui pertemuan strategis yang membahas Program HAM tahun 2026. Selain itu, Wali Kota Wenny Gaib menegaskan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip hak asasi manusia pada setiap kebijakan dan layanan publik.
Sementara itu, jajaran Kanwil HAM hadir langsung di kantor Wali Kota untuk menyelaraskan agenda kerja. Dengan demikian, kedua pihak fokus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis HAM yang transparan dan profesional.
Koordinasi dan Sinkronisasi Program
Pertama, Kepala Kanwil HAM memimpin rombongan dan membawa agenda penguatan program prioritas. Selanjutnya, Wali Kota menerima rombongan bersama jajaran pemerintah daerah untuk menyatukan arah kebijakan.
Selain itu, kedua pihak membahas penguatan pemahaman HAM bagi ASN. Kemudian, mereka merumuskan strategi sosialisasi HAM kepada masyarakat. Bahkan, mereka juga menyusun langkah pembentukan Desa Sadar HAM serta penyusunan Ranperda berperspektif HAM.
Dengan demikian, pemerintah memastikan setiap perangkat daerah memahami standar implementasi kebijakan yang menghormati hak warga. Sejalan dengan itu, Pemkot terus memperkuat fondasi pembangunan daerah sebagaimana terlihat dalam agenda HUT 116 Kotamobagu.
Dukungan Tegas Wali Kota
Selanjutnya, Wali Kota Wenny Gaib menyampaikan dukungan penuh terhadap seluruh agenda Program HAM 2026. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menempatkan HAM sebagai dasar setiap keputusan publik.
“Pemerintah Kota Kotamobagu siap bekerja sama dengan Kanwil HAM agar pelaksanaan program berjalan efektif, dan tata kelola pemerintahan menghormati serta melindungi hak asasi manusia,” tegasnya.
Selain itu, ia menyatakan bahwa penerapan prinsip HAM akan memperkuat akuntabilitas aparatur. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah aktif mengikuti pembinaan dan evaluasi berkelanjutan.
Sementara itu, komitmen penguatan tata kelola juga selaras dengan agenda pengawasan keuangan daerah seperti dalam entry meeting BPK. Dengan demikian, pemerintah menjaga keseimbangan antara kepatuhan regulasi dan peningkatan layanan publik.
Fokus pada ASN dan Masyarakat
Kemudian, Asisten Bidang Pemerintahan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas ASN. Ia menilai pemahaman HAM akan meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan secara langsung.
“Pemahaman HAM bagi ASN sangat penting agar setiap kebijakan dan layanan publik benar-benar menghormati hak warga. Kami akan memastikan koordinasi antar perangkat daerah berjalan lancar agar program dapat diterapkan secara optimal,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan masyarakat melalui pembentukan Desa Sadar HAM. Dengan demikian, warga memahami hak sekaligus kewajiban mereka secara seimbang.
Bahkan, pendekatan partisipatif ini mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah ingin membangun budaya penghormatan HAM hingga tingkat desa.
Sinergi Menuju Pemerintahan Inklusif
Selanjutnya, kedua pihak merumuskan indikator evaluasi yang terukur. Kemudian, mereka menyusun strategi implementasi yang konsisten di seluruh perangkat daerah.
Dengan demikian, Pemkot Kotamobagu memperkuat komitmen menghadirkan pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, pemerintah terus menjaga kolaborasi lintas sektor sebagaimana terlihat dalam berbagai kegiatan daerah termasuk lomba budaya warga.
Akhirnya, pemerintah meyakini sinergi ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara nyata. Oleh karena itu, Program HAM 2026 menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada hak warga dan profesionalisme aparatur.