SULUTVIRAL.INFO — Komitmen memperkuat akuntabilitas keuangan daerah kembali ditegaskan melalui kegiatan monitoring yang Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara lakukan di lingkungan Pemerintah Kota Manado.
Kegiatan ini memfokuskan evaluasi pada perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan yang sebelumnya telah BPKP sampaikan kepada pemerintah daerah.
Tim BPKP hadir langsung dan berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Manado serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh temuan ditindaklanjuti secara sistematis dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Monitoring ini dipimpin Koordinator Pengawasan Bidang P3APIP BPKP Sulawesi Utara, Robit Durori. Ia bersama tim berdiskusi langsung dengan Inspektur Kota Manado, Judhy Eduard, untuk membahas progres penyelesaian temuan.
Pastikan Rekomendasi Tidak Berhenti di Laporan
Dalam pertemuan tersebut, BPKP menekankan bahwa rekomendasi hasil pengawasan harus diimplementasikan secara nyata, bukan sekadar tercatat dalam dokumen laporan.
Tim mengevaluasi berbagai aspek, mulai dari kelengkapan administrasi hingga penyelesaian potensi dan kerugian negara.
BPKP menilai percepatan tindak lanjut menjadi indikator keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola serta memperkuat sistem pengendalian intern. Komitmen ini juga terlihat dalam berbagai agenda sinergi Pemkot Manado yang mendorong koordinasi lintas sektor.
Koordinator Pengawasan menyampaikan bahwa setiap temuan perlu segera diselesaikan agar tidak menjadi catatan berulang pada periode berikutnya.
“Pemerintah daerah harus segera menuntaskan seluruh rekomendasi, baik yang bersifat administratif maupun yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan tata kelola,” ujarnya dalam forum tersebut.
Soroti Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Salah satu poin utama yang tim bahas ialah penyempurnaan administrasi yang belum sepenuhnya sesuai standar.
OPD terkait harus segera melengkapi dokumen yang belum tertib agar mendukung transparansi dan pengelolaan anggaran daerah.
Selain itu, BPKP menyoroti penyelesaian potensi dan kerugian negara yang teridentifikasi dalam hasil pengawasan sebelumnya.
Pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret sesuai regulasi, termasuk melakukan penyetoran kembali apabila terdapat kewajiban yang harus dipenuhi. Langkah penguatan tata kelola ini sejalan dengan arah kebijakan daerah dan berbagai momentum pemerintahan, termasuk agenda resmi seperti pelantikan PN Manado yang menegaskan komitmen penegakan aturan.
Perbaikan ini penting untuk mencegah dampak hukum maupun administratif di kemudian hari.
Monitoring Menjangkau OPD
Kegiatan monitoring tidak hanya terpusat di kantor Inspektorat. Tim BPKP juga meninjau sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Manado.
Pendekatan ini memastikan setiap perangkat daerah memahami tanggung jawabnya dalam menindaklanjuti rekomendasi.
Dengan melibatkan OPD secara langsung, pemerintah mempercepat proses penyelesaian dan memastikan hasilnya tepat sasaran.
BPKP juga memberikan arahan teknis mengenai sistem pelaporan serta tata cara dokumentasi tindak lanjut agar lebih sistematis dan mudah dievaluasi.
Perkuat Sistem Pengendalian Intern
Selain menyelesaikan temuan, monitoring ini menitikberatkan pada penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Sistem pengendalian yang efektif membantu pemerintah mencegah kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan program dan anggaran.
BPKP menegaskan bahwa pengawasan bertujuan membangun budaya kerja yang lebih tertib dan profesional. Upaya penguatan ini selaras dengan langkah strategis tingkat provinsi, termasuk koordinasi lintas sektor oleh Pemprov Sulut.
Dengan sistem yang kuat, pemerintah meminimalkan risiko kerugian negara sejak tahap perencanaan hingga pelaporan.
Tingkatkan Kualitas Tata Kelola
Monitoring berkala menjadi bagian dari fungsi pembinaan BPKP terhadap pemerintah daerah.
Melalui evaluasi rutin, pemerintah meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.
Pemerintah memanfaatkan hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan dan merancang program berikutnya.
Pendekatan ini mendukung terwujudnya pemerintahan transparan, efisien, dan bertanggung jawab.
Komitmen Pemkot Manado
Inspektorat Kota Manado menyatakan kesiapan untuk mempercepat proses tindak lanjut bersama OPD terkait.
Tim internal akan terus mendampingi setiap perangkat daerah agar mereka menyelesaikan rekomendasi tepat waktu dan mendokumentasikannya dengan baik.
Pemerintah Kota Manado menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh temuan sesuai aturan yang berlaku.
Langkah ini memperkuat integritas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Dorong Pemerintahan Bersih dan Akuntabel
Monitoring yang BPKP Sulawesi Utara lakukan mendorong percepatan penyelesaian seluruh tindak lanjut hasil pengawasan.
Sinergi antara BPKP dan Pemerintah Kota Manado menjadi kunci dalam membangun pemerintahan bersih dan akuntabel.
Dengan penyelesaian temuan yang tepat waktu, pemerintah meminimalkan potensi kerugian negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Upaya ini menunjukkan bahwa pengawasan bukan sekadar mekanisme evaluasi, melainkan instrumen penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan di Kota Manado.