SULUTVIRAL.INFO – Indonesia selangkah lebih dekat menuju mimpi besar perlindungan kesehatan semesta.
Hingga pengujung 2025, sebanyak 282,7 juta jiwa, atau lebih dari 98 persen penduduk resmi bernaung di bawah payung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan bukti keberhasilan pemerintah daerah yang kian agresif meluaskan akses medis bagi warganya.
Sebagai bentuk selebrasi atas komitmen tersebut, BPJS Kesehatan menggelar perhelatan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota diganjar penghargaan yang terbagi dalam kategori Utama, Madya, dan Pratama.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa JKN telah berevolusi dari sekadar program menjadi instrumen negara dalam menjamin keadilan sosial.
“Kepesertaan aktif saat ini mencapai 81,45 persen, melampaui target nasional yang dipatok dalam RPJMN 2025-2029,” ujar Ghufron.
Dampak UHC terhadap Stabilitas Ekonomi
Capaian UHC di daerah terbukti menjadi katalis bagi stabilitas ekonomi rumah tangga.
Ghufron menyitir hasil riset LPEM FEB UI tahun 2025 yang mengungkap fakta krusial: daerah dengan status UHC memiliki tingkat kesakitan yang lebih rendah serta penurunan beban pengeluaran kesehatan mandiri (out of pocket).
JKN, dalam konteks ini, menjadi penahan agar guncangan biaya medis tidak memiskinkan warga secara mendadak.
Namun, meluasnya kepesertaan membawa tantangan baru: lonjakan pemanfaatan layanan.
Saat ini, rata-rata kunjungan peserta JKN ke fasilitas kesehatan menyentuh angka dua juta kunjungan per hari.
Guna membendung antrean yang mengular, BPJS Kesehatan mengandalkan transformasi digital.
Transformasi Digital Layanan JKN
Lewat fitur i-Care JKN, peserta kini dapat memantau riwayat medis selama satu tahun terakhir secara mandiri.
Antrean Daring: Memangkas waktu tunggu di rumah sakit.
Akses Data Medis: Memudahkan dokter mengambil tindakan cepat dan akurat berdasarkan riwayat pasien.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, memberikan catatan keras.
Baginya, JKN adalah benteng pertahanan terakhir masyarakat dari jurang kemiskinan. Pemerintah kini membidik target lebih berani: 99 persen penduduk terproteksi pada 2029.
“Tidak boleh ada pemerintah daerah yang jumlah peserta JKN-nya justru menurun,” tegas Muhaimin.
Ia mewanti-wanti agar perluasan kuantitas harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan di lapangan.
Langkah Indonesia ini juga menjadi kontribusi nyata bagi target Sustainable Development Goals (SDGs) poin 3.8 mengenai cakupan kesehatan semesta global pada 2030.
Di tengah bayang-bayang krisis kesehatan global, Indonesia memilih jalan untuk memastikan tak ada warganya yang tertinggal dalam urusan nyawa. (***)
