SULUTVIRAL.INFO — Pemerintah Kota Bitung terus mendorong literasi dan inklusi keuangan melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan Tahun 2026. Wakil Wali Kota Bitung, Randito Maringka, S.Sos., membuka sosialisasi di Ruang S.H. Sarundajang Kantor Wali Kota Bitung, Jumat, 27 Februari 2026 pagi.
Randito mewakili Wali Kota Bitung dan menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bank SulutGo, serta PT Bank Central Asia Tbk yang menghadirkan program ini di Kota Bitung.
Ia menegaskan bahwa program ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan. Ia memberi perhatian khusus kepada nelayan yang menopang perekonomian daerah.
Fokus pada Nelayan sebagai Pilar Ekonomi
Randito menjelaskan bahwa Kota Bitung merupakan daerah maritim dan pusat industri perikanan Sulawesi Utara. Potensi sektor kelautan sangat besar. Karena itu, pemerintah memprioritaskan kesejahteraan nelayan.
Ia menilai nelayan sebagai ujung tombak ekonomi pesisir. Setiap hari mereka menghadapi cuaca tidak menentu, fluktuasi harga tangkapan, serta biaya operasional yang tinggi.
Penguatan kapasitas ekonomi nelayan juga berkaitan dengan stabilitas harga daerah. Langkah ini sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia melalui strategi 4K kendalikan inflasi Ramadan 2026 yang menjaga daya beli masyarakat.
“Keberhasilan usaha nelayan tidak hanya ditentukan oleh hasil tangkapan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola keuangan secara bijak dan berkelanjutan,” ujar Randito.
Perkuat Ekosistem Keuangan yang Inklusif
Pemerintah Kota Bitung terus menjalankan program pemberdayaan ekonomi pesisir. Namun, Randito menegaskan bahwa hasilnya bergantung pada sinergi semua pihak.
Ia menyebut sektor perikanan Bitung terhubung dengan pasar global. Tren ekspor Sulawesi Utara menunjukkan hal itu, termasuk dalam laporan Tiongkok jadi tujuan ekspor utama Sulawesi Utara.
Selain itu, stabilitas makro daerah menunjukkan tren positif. Data terbaru mencatat inflasi Sulut 2026 terkendali 2,5 persen. Kondisi ini memberi ruang lebih kuat bagi pertumbuhan ekonomi pesisir.
Karena itu, Pemkot Bitung mendorong kolaborasi antara pemerintah, OJK, perbankan, dan pelaku usaha. Pemerintah ingin membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Langkah ini sejalan dengan visi “Harmonisasi Menuju Bitung Maju”. Pemerintah memadukan sektor kelautan dan keuangan. Pemerintah juga menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat.
Dorong Edukasi dan Pendampingan Berkelanjutan
Randito menegaskan bahwa pemerintah tidak berhenti pada tahap sosialisasi. Ia meminta semua pihak melanjutkan program dengan pendampingan yang konsisten.
Selain literasi, dukungan infrastruktur juga menopang aktivitas ekonomi kawasan industri dan perikanan. Proyek strategis seperti pembangunan MORR III perkuat akses KEK Bitung mendukung konektivitas dan distribusi logistik.
Ia meyakini edukasi berkelanjutan akan membentuk kebiasaan positif dalam mengelola keuangan. Dengan begitu, nelayan dapat memperkuat kemandirian ekonomi dan meningkatkan daya tahan usaha.
“Kami berharap program ini memberi dampak nyata dan menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, serta berdaya saing di Kota Bitung,” tutupnya.