SULUTVIRAL.INFO — Presiden Prabowo Subianto menegaskan visi ekonomi berdikari dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen pada tahun ini melalui penguatan fondasi domestik dan efisiensi tata kelola anggaran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,11 persen secara tahunan (year on year).
Strategi Capai Target Pertumbuhan 2026
Untuk mencapai target pertumbuhan tahun 2026, pemerintah mengandalkan harmonisasi belanja negara, peningkatan investasi, serta optimalisasi peran Danantara sebagai penggerak produksi nasional.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.
Salah satu instrumen pendorongnya adalah program Makan Bergizi Gratis yang diklaim mampu menstimulasi konsumsi rumah tangga serta menggerakkan ekonomi di lapisan akar rumput.
Intervensi tersebut berkontribusi pada tren penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.
Sebagai langkah konkret penguatan ekonomi kerakyatan, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan terintegrasi pada tahun 2026. Desa-desa tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas pabrik es, gudang pendingin (cold storage), hingga armada kapal yang dikelola melalui skema koperasi.
Selain itu, pemerintah melakukan percepatan pembentukan hampir 30.000 Koperasi Merah Putih beserta fasilitas gudang di desa-desa. Langkah ini bertujuan memastikan masyarakat memiliki akses langsung terhadap barang bersubsidi dan layanan pembiayaan mikro guna menghindari praktik rentenir.
Efisiensi Anggaran dan Tata Kelola
Terkait tata kelola negara, Presiden mengumumkan keberhasilan efisiensi anggaran lebih dari Rp 300 triliun pada tahun pertama masa jabatannya.
Penghematan ini diperoleh dari pemangkasan belanja tidak produktif, seperti biaya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di seluruh lini birokrasi.
Hal ini dibarengi dengan upaya mendorong efisiensi pengelolaan aset negara melalui badan pengelola investasi Danantara guna memperkuat struktur ekonomi nasional.