SULUTVIRAL.INFO – Wakil Bupati Minahasa Selatan Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu, S.I.P., menghadiri rapat koordinasi evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Kantor Bupati Minahasa Selatan, Kamis, 5 Maret 2026.
Theodorus Kawatu mewakili Bupati Minahasa Selatan dalam rapat koordinasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Pertemuan ini memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui pengawasan perencanaan dan penganggaran.
Tim BPKP Sulawesi Utara memimpin pembahasan pengembangan informasi awal evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2026. Tim pengawas memastikan program pembangunan daerah tersusun efektif dan selaras dengan kebijakan nasional.
Pemerintah daerah juga memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan melalui berbagai langkah pengendalian. Upaya tersebut terlihat dalam proses audit LKPD Minahasa Selatan yang bertujuan menjaga transparansi pengelolaan anggaran.
Rapat koordinasi ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 serta Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Surat Wakil Kepala BPKP Nomor OT.00/S4/WK/SU/2026 menjadi pedoman pelaksanaan evaluasi di daerah.
Tim BPKP mengumpulkan dan mengembangkan informasi awal sebagai dasar proses evaluasi. Tahapan ini membantu pemerintah daerah menilai kualitas perencanaan pembangunan serta ketepatan alokasi anggaran.
Proses tersebut berkaitan langsung dengan tahapan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi dasar penyusunan program prioritas setiap tahun.
Tim BPKP menjadwalkan evaluasi selama 20 hari kerja. Proses berlangsung sejak 2 Maret hingga 6 April 2026.
Tim pengawas memeriksa sejumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Pemeriksaan tersebut memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran.
Dukungan Pemkab Minsel terhadap Evaluasi Perencanaan
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menyambut pelaksanaan evaluasi tersebut. Pemerintah daerah memandang kegiatan ini penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Theodorus Kawatu menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap program memiliki arah yang jelas dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Theodorus Kawatu, evaluasi BPKP membantu pemerintah daerah menjaga kualitas perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah juga dapat memperbaiki penyusunan program pembangunan pada tahun berikutnya.
Koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga pusat terus diperkuat melalui berbagai forum kebijakan. Pola kerja tersebut juga terlihat dalam berbagai rakor nasional bersama Kemendagri yang melibatkan pemerintah daerah.
Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Evaluasi perencanaan dan penganggaran membantu pemerintah daerah menjaga kualitas pembangunan. Proses ini memastikan setiap program memiliki perencanaan yang matang.
Tim BPKP menilai kesesuaian program pembangunan dengan prioritas nasional dan daerah. Tim pengawas juga menilai efektivitas perencanaan yang disusun pemerintah daerah.
Melalui proses evaluasi ini, pemerintah daerah memperoleh masukan strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
Sejumlah Pejabat Daerah dan Tim BPKP Hadir
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Glady Kawatu, S.H., M.Si., menghadiri kegiatan tersebut. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Benny V. J. Lumingkewas juga mengikuti rapat koordinasi.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Frangky Tangkere, S.P., M.Si., turut hadir bersama sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara juga mengikuti kegiatan tersebut. Tonny Royke Jhoness Supit hadir sebagai Auditor Ahli Madya dan Koordinator Pengawasan.
Eduard Sompotan hadir sebagai Auditor Ahli Madya. Lorencia Novi Kartika Scorpianti mengikuti kegiatan sebagai Auditor Ahli Pertama.
Firda Pangestia, Afrilia Kurnia Sari, dan Muhamad Dwi Bagas Saputra hadir sebagai Auditor Terampil. Jenry Polii bertugas sebagai Pengadministrasi Perkantoran.
Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan BPKP diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut akan memperkuat perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah.