SULUTVIRAL.INFO – Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E. menetapkan strategi pembangunan 2026 dengan fokus kuat pada pengendalian inflasi, digitalisasi daerah, dan pertumbuhan ekonomi agresif. Ia menyampaikan arahan tersebut dalam High Level Meeting bersama TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulut pada Senin 23 Februari 2026.
Selain itu, para bupati dan wali kota se Sulawesi Utara hadir untuk memperkuat sinergi kebijakan. Karena itu, forum ini tidak sekadar menjadi pertemuan rutin, melainkan ruang konsolidasi arah pembangunan ekonomi daerah di tengah dinamika global yang terus berubah.
Pertumbuhan Ekonomi Lampaui Nasional
Sepanjang tahun 2025, ekonomi Sulawesi Utara tumbuh sebesar lima koma enam enam persen. Angka tersebut melampaui rata rata nasional yang berada di kisaran lima koma satu satu persen. Capaian ini menunjukkan fondasi ekonomi daerah tetap kuat dan kompetitif.
Namun demikian, Gubernur Yulius menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berpuas diri. Ia menempatkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat sebagai prioritas utama. Hingga Desember 2025, inflasi tahunan Sulawesi Utara tercatat di level satu koma dua tiga persen.
Komoditas Pemicu Inflasi Jadi Perhatian
Meski inflasi terkendali, pemerintah tetap mengidentifikasi sepuluh komoditas utama penyumbang tekanan harga. Beras menjadi kontributor terbesar, disusul biaya pendidikan tinggi.
Karena itu, Gubernur Yulius langsung mengarahkan penguatan ketahanan pangan. Pemerintah meningkatkan produktivitas padi melalui teknologi dan mekanisasi. Selain itu, pemerintah mengoptimalkan peran BUMD Pangan sebagai offtaker dan stabilisator harga agar distribusi tetap terjaga.
Selanjutnya, pemerintah mempercepat Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar secara terukur. Pemerintah juga mengalokasikan Belanja Tidak Terduga secara tepat sasaran untuk meredam lonjakan harga.
Gubernur menegaskan komitmen tersebut dengan menyatakan, “Kita harus bergerak bersama secara terukur dan fokus untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara tetap terjaga.”
Transformasi Digital dan Investasi Agresif
Selain pengendalian inflasi, pemerintah menetapkan transformasi digital sebagai pilar utama 2026. Pemerintah mempercepat digitalisasi pendapatan dan belanja daerah agar tata kelola semakin transparan dan efisien.
Di sisi lain, pemerintah mendorong integrasi pembayaran publik serta memperluas penggunaan QRIS bagi UMKM dan sektor pariwisata. Dengan demikian, ekosistem transaksi digital semakin kuat dan inklusif.
Selanjutnya, pemerintah menginstruksikan percepatan realisasi APBD serta akselerasi investasi PMA dan PMDN. Pemerintah juga memperkuat hilirisasi industri manufaktur agar lapangan kerja baru tumbuh lebih luas. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan tata ruang dan investasi sebagaimana tergambar dalam RTRW Sulut dorong investasi.
Dengan strategi ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif namun tetap stabil.
Akses Keuangan Inklusif dan Ekonomi Syariah
Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM melalui penguatan peran TPAKD. Selain itu, pemerintah meningkatkan literasi keuangan digital agar masyarakat lebih siap menghadapi transformasi ekonomi.
Sementara itu, pemerintah mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui industri halal dan integrasi dengan sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian. Dengan pendekatan ini, pemerintah ingin memperluas basis pertumbuhan ekonomi daerah.
Upaya penguatan ekonomi kerakyatan tersebut juga selaras dengan pengembangan koperasi daerah yang sebelumnya diulas dalam laporan tentang ekonomi desa lewat koperasi. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar manfaat pembangunan semakin merata.
Seorang pelaku UMKM di Manado menyampaikan harapannya, “Kami berharap digitalisasi dan akses pembiayaan benar benar memudahkan usaha kecil berkembang lebih cepat.”
Kolaborasi Bergerak Bersama Menuju 2026
Pada akhirnya, Gubernur Yulius menekankan bahwa keberhasilan agenda 2026 bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
Karena itu, pemerintah memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di tingkat daerah secara konsisten. Dengan demikian, Sulawesi Utara dapat menjaga pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan tanpa mengabaikan stabilitas harga.
Melalui strategi 2026 yang terukur dan agresif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan komitmen kuat menjaga keseimbangan antara stabilitas dan ekspansi ekonomi. Selanjutnya, konsistensi pelaksanaan di lapangan akan menjadi kunci agar arah kebijakan ini benar benar membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.