SULUTVIRAL.INFO – Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Chyntia Ingrid Kalangit, S.K.M., menunjukkan komitmen dan kerja nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat terdampak bencana. Ia melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) guna mengajukan permohonan penambahan anggaran untuk penanganan pascabencana banjir bandang di Pulau Siau.
Langkah ini diambil sebagai respons atas dampak bencana yang menimbulkan kerusakan signifikan pada infrastruktur dan rumah warga. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro menilai dukungan pendanaan tambahan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Audiensi tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis (29/1/2026), dan menjadi bagian dari upaya aktif pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan masyarakat pascabencana mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Audiensi Langsung ke Kementerian Dalam Negeri
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Chyntia Ingrid Kalangit secara langsung menyerahkan dokumen resmi permohonan penambahan anggaran kepada Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Sesditjen BKD) Kemendagri.
Penyerahan dokumen dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menempuh prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dokumen tersebut memuat gambaran kondisi wilayah terdampak, kebutuhan anggaran pemulihan, serta rencana penanganan pascabencana di Pulau Siau.
Pemerintah daerah berharap, melalui audiensi ini, proses pengajuan dapat segera ditindaklanjuti agar pemulihan di lapangan tidak mengalami keterlambatan.
Dampak Banjir Bandang di Pulau Siau
Banjir bandang yang melanda Pulau Siau menyebabkan kerusakan pada berbagai fasilitas umum, infrastruktur dasar, serta rumah-rumah warga. Kondisi tersebut berdampak langsung pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Sejumlah wilayah mengalami gangguan akses, sementara sebagian warga harus berjuang memulihkan tempat tinggal dan lingkungan sekitar. Situasi ini membuat pemerintah daerah perlu bergerak cepat agar pemulihan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Pemkab Sitaro menilai bahwa tanpa dukungan anggaran tambahan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan berjalan lebih lambat dan berpotensi menghambat pemulihan kehidupan masyarakat.
Komitmen Pemerintah Daerah untuk Warga
Dalam audiensi tersebut, Bupati Chyntia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya maksimal agar kebutuhan masyarakat pascabencana dapat segera tertangani.
“Pemerintah daerah terus berupaya maksimal agar kebutuhan masyarakat pascabencana dapat segera tertangani, khususnya terkait pemulihan infrastruktur dan tempat tinggal warga,” ujar Bupati Chyntia Ingrid Kalangit.
Menurutnya, pemulihan pascabencana bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut pemulihan rasa aman dan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak.
Jemput Dukungan Pemerintah Pusat
Audiensi ke Kemendagri ini merupakan bagian dari strategi jemput bola Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro dalam memperoleh dukungan pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan agar proses penanganan pascabencana dapat berjalan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalankan seluruh tahapan penanganan bencana secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Seorang pejabat teknis di lingkungan Pemkab Sitaro menyampaikan bahwa tambahan anggaran sangat krusial untuk memastikan seluruh program rehabilitasi berjalan optimal. “Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemulihan pascabencana di Pulau Siau dapat dilakukan lebih cepat dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Wujud Kehadiran Negara di Tengah Bencana
Upaya yang dilakukan Bupati Sitaro ini menjadi cerminan tanggung jawab dan kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak bencana. Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa warga Pulau Siau tidak dibiarkan menghadapi dampak bencana sendirian.
Harapannya, permohonan penambahan anggaran tersebut dapat segera disetujui dan direalisasikan, sehingga proses pemulihan pascabencana di Pulau Siau dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.


