SULUTVIRAL.INFO – Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang menyambangi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) di Jakarta, Kamis (5/2/2026). Melalui kunjungan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan komitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam penanggulangan risiko bencana dan pembangunan manusia berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, pertemuan berlangsung di ruang rapat Kemenko PMK RI. Secara langsung, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Monalisa Herawati Rumayar, menerima rombongan Pemkab Minahasa. Sementara itu, Wabup Vanda hadir didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Minahasa.
Lebih lanjut, agenda pertemuan mengarah pada sinkronisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta penguatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Minahasa. Dengan demikian, pembahasan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional perlindungan masyarakat dari risiko bencana.
Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah
Dalam pemaparannya, Wabup Vanda Sarundajang menegaskan bahwa Minahasa membutuhkan kolaborasi erat lintas pemerintahan. Oleh karena itu, program pusat akan berdampak maksimal jika berjalan seiring dengan kebutuhan riil daerah.
“Kami ingin program pusat dan daerah bergerak seirama, terutama dalam melindungi masyarakat Minahasa dari risiko bencana dan memperkuat pembangunan manusia,” kata Vanda Sarundajang.
Ia menjelaskan bahwa karakter wilayah Minahasa menuntut pendekatan pembangunan adaptif. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah terus mendorong integrasi kebijakan kebencanaan dengan agenda pembangunan sosial dan budaya. Dalam konteks tersebut, langkah ini sejalan dengan praktik penanggulangan bencana yang menitikberatkan kesiapsiagaan daerah.
Fokus Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Selanjutnya, pertemuan menyoroti tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pada sisi lain, Pemkab Minahasa tidak hanya fokus pada respons darurat, tetapi juga pada pemulihan jangka menengah dan panjang.
Secara rinci, program pemulihan mencakup perbaikan infrastruktur, pemulihan ekonomi warga, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah menyelaraskan kebijakan lokal dengan pengalaman daerah lain, termasuk melalui penguatan tanggap darurat daerah yang terkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Asisten Deputi Monalisa Herawati Rumayar mengapresiasi langkah Pemkab Minahasa. Menurutnya, komunikasi aktif daerah dengan pemerintah pusat akan mempercepat implementasi kebijakan nasional di lapangan.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar program penanggulangan bencana berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dorong Pembentukan Desa Tangguh Bencana
Pertemuan ini menempatkan penguatan Desa Tangguh Bencana sebagai agenda strategis. Dengan pendekatan tersebut, desa berperan sebagai garda terdepan dalam pengurangan risiko bencana.
Di satu sisi, desa yang tangguh akan memiliki kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan yang lebih baik. Di sisi lain, masyarakat desa dapat berperan aktif melalui edukasi kebencanaan, pemetaan risiko, serta pengelolaan sumber daya lokal.
Dengan demikian, penguatan desa menjadi langkah konkret untuk menekan dampak bencana sejak dini sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
Pembangunan Manusia sebagai Fondasi Daerah
Selain isu kebencanaan, pertemuan juga membahas pembangunan manusia dan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, Pemkab Minahasa menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan jangka panjang.
Dalam pandangan Wabup Vanda, pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan penguatan manusia. Sejalan dengan visi tersebut, arah kebijakan Minahasa menitikberatkan percepatan pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan.
“Ketika pembangunan manusia berjalan kuat, daerah akan lebih siap menghadapi tantangan apa pun,” tegasnya.
Harapan Kerja Sama Berkelanjutan
Akhirnya, melalui pertemuan ini, Pemkab Minahasa berharap terjalin kerja sama berkelanjutan dengan Kemenko PMK RI. Dengan sinergi tersebut, pemerintah daerah menargetkan percepatan implementasi program nasional yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Kabag Kesra Setda Minahasa memastikan hasil pertemuan akan diterjemahkan dalam koordinasi teknis lintas perangkat daerah. Pada akhirnya, langkah Wabup Vanda Sarundajang menegaskan komitmen Pemkab Minahasa menghadirkan kebijakan yang berpihak pada keselamatan, ketahanan, dan kesejahteraan masyarakat.