SULUTVIRAL.INFO — Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang menegaskan komitmen kuat terhadap digitalisasi fiskal Minahasa saat menghadiri pertemuan strategis di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Manado, Senin lalu. Sejak awal forum, ia langsung mengarahkan pembahasan pada inflasi daerah dan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia tidak membuka ruang seremonial. Sebaliknya, ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus mempercepat integrasi sistem keuangan. Menurutnya, digitalisasi transaksi nontunai bukan lagi opsi tambahan, melainkan fondasi utama menjaga kas daerah tetap aman dan transparan.
Di hadapan Gubernur Sulawesi Utara dan para kepala daerah, Vanda menandatangani nota kesepahaman bersama Bank SulutGo. Melalui langkah itu, 15 kabupaten dan kota menyepakati sistem transaksi nontunai terintegrasi.
“Ini komitmen kami untuk pertumbuhan yang inklusif,” tegas Vanda.
Digitalisasi Fiskal Perketat Pengawasan PAD
Pertama, Vanda menilai sistem nontunai akan memperkuat kontrol arus kas daerah. Selain itu, integrasi data memungkinkan pemerintah memantau transaksi secara real time. Dengan demikian, pemerintah dapat menutup celah kebocoran sejak awal.
Karena itu, kebijakan ini selaras dengan agenda digitalisasi Minahasa yang sebelumnya ia dorong. Ia ingin seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu ekosistem data terpadu.
Selanjutnya, ia meminta jajaran teknis mempercepat adaptasi sistem administrasi. Dengan langkah tersebut, pemerintah meningkatkan transparansi keuangan daerah sekaligus memperkuat disiplin fiskal.
Kendalikan Inflasi Lewat Penguatan Sektor Primer
Namun demikian, Vanda tidak hanya berbicara soal sistem keuangan. Ia juga mengaitkan stabilitas inflasi Minahasa dengan kekuatan sektor pertanian.
Karena itu, ia menginstruksikan Dinas Pertanian memperketat pengawasan rantai pasok pangan. Selain menjaga distribusi tetap lancar, pemerintah harus memastikan harga tetap stabil di pasar.
Langkah ini sejalan dengan strategi revitalisasi sektor primer yang menempatkan pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Dengan memperkuat produksi lokal, pemerintah menekan gejolak harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Lebih lanjut, ia meminta koordinasi lintas instansi berjalan rutin setiap pekan. Dengan koordinasi aktif, pemerintah dapat membaca potensi lonjakan harga lebih dini dan segera mengambil langkah korektif.
Transparansi Jadi Pilar Kepercayaan Publik
Selain digitalisasi dan pangan, Vanda juga menegaskan pentingnya akuntabilitas keuangan daerah. Ia menilai sistem digital akan mempermudah proses audit sekaligus mempercepat evaluasi.
Karena itu, komitmen tersebut konsisten dengan upaya menjaga transparansi audit BPK. Ia ingin seluruh proses keuangan berjalan terbuka dan profesional.
Akhirnya, melalui kombinasi digitalisasi fiskal dan ketahanan pangan, Pemkab Minahasa menjaga pertumbuhan tetap inklusif sekaligus memastikan setiap pendapatan daerah tercatat dan terkelola secara disiplin.