Wakil Bupati Minahasa Selatan, Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu, S.I.P., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti dari Ruang Rapat Kantor Bupati Minahasa Selatan, pada Senin, 19 Januari 2026.
Rapat koordinasi tersebut merupakan agenda rutin pemerintah pusat dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menekan laju inflasi, serta memastikan kebijakan ekonomi nasional dapat diterapkan secara efektif di daerah.
Peran Daerah dalam Pengendalian Inflasi 2026
Dalam rakor tersebut, Kemendagri menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama menghadapi berbagai tantangan ekonomi global dan nasional pada tahun 2026.
Wakil Bupati Minahasa Selatan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berkomitmen penuh untuk mendukung kebijakan dan arahan pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi daerah.
Menurutnya, stabilitas harga merupakan faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan di daerah.
“Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok serta menjaga agar harga tetap stabil,” ujar Wabup Minahasa Selatan dalam kesempatan tersebut.
Antisipasi Kenaikan Harga Jelang HBKN
Pengawasan Harga Tiket Pesawat
Selain membahas pengendalian inflasi tahun 2026, rakor ini juga dirangkaikan dengan pembahasan antisipasi kenaikan harga tiket pesawat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya bulan Ramadan dan Idulfitri.
Pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah untuk turut melakukan pemantauan dan koordinasi dengan instansi terkait guna mencegah lonjakan harga yang berpotensi membebani masyarakat, terutama pada sektor transportasi udara.
Wakil Bupati Minahasa Selatan menilai pengawasan ini sangat penting, mengingat mobilitas masyarakat biasanya meningkat signifikan menjelang hari besar keagamaan.
Evaluasi Dukungan Program 3 Juta Rumah
Komitmen Daerah pada Sektor Perumahan
Dalam rakor tersebut juga dilakukan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menyatakan kesiapan untuk mendukung program tersebut, terutama dalam hal penyediaan data, perencanaan kawasan, serta sinkronisasi kebijakan daerah dengan pemerintah pusat.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perumahan dan ekonomi daerah.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Wakil Bupati Minahasa Selatan menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi nasional.
Melalui partisipasi aktif dalam rakor ini, Pemkab Minahasa Selatan diharapkan dapat mengimplementasikan berbagai langkah strategis pengendalian inflasi secara efektif dan berkelanjutan.
Langkah-langkah tersebut antara lain mencakup penguatan ketahanan pangan daerah, pemantauan distribusi barang, serta pengendalian harga komoditas strategis.
Pejabat yang Turut Mendampingi
Dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Minahasa Selatan turut didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, antara lain:
-
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Bapak Frangky Tangkere, S.P., M.Si.
-
Kepala Dinas Perdagangan, Ibu Nansy Ludong, S.T.
-
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ibu Inge Tengor, S.H.
-
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Frangky Mamangkey, S.I.P.
-
Kepala Bappelitbangda, Bapak Dr. Brando Tampemawa, S.H., M.H.
-
Kepala Bagian Perekonomian Setda, Ibu Eloni Sumampow, S.H.
-
Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda, Bapak Frany Tilaar, S.E., M.Si.
Kehadiran para pejabat ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mendukung kebijakan pengendalian inflasi dan pembangunan ekonomi daerah.
Dukung Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berharap dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi di tingkat daerah.
Pengendalian inflasi yang baik diyakini mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan iklim pembangunan yang kondusif sepanjang tahun 2026.